1 Budaya Politik Parokial. Budaya politik parokial biasa juga disebut dengan tipe-tipe Budaya politik di Indonesia yang apatis. Budaya politik ini disebut dengan budaya politik yang apatis karena minat dan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik sangat rendah bahkan tidak peduli dengan adanya
Berikut ini akan dibahas mengenai Budaya Politik, tipe tipe budaya politik, tipe budaya politik, tipe budaya politik parokial, 3 tipe budaya politik, politik partisipan, budaya politik parokial, budaya politik partisipan, budaya politik subjek, politik parokial, jelaskan tipe tipe budaya politik, ciri budaya politik indonesia, ciri ciri budaya politik, ciri ciri budaya politik parokial, ciri ciri budaya politik partisipan. Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu/ masyarakat terhadap sistem politik. Budaya politik dapat digolongkan ke dalam tiga tipe, yakni sebagai berikut. 1. Budaya Politik Parokial Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil. Dalam budaya politik parokial, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik dapat dikatakan rendah karena anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu di tempat mereka tinggal. Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut. Budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana. Belum terlihat peran-peran politik yang khusus; peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah. Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada di sekitarnya. Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada. 2. Budaya Politik Subjek Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews 2000, budaya politik subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Ciri-ciri budaya politik subjek adalah sebagai berikut. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritasi pemerintah. Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif; artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah. 3. Budaya Politik Partisipan Menurut pendapat Almond dan Verba 1966, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya dapat dikatakan tinggi. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya. Warga tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik. Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri. Bagaimana dengan budaya politik di Indonesia? Ada beragam pandangan mengenai budaya politik Indonesia. Keragaman pendapat ini dimungkinkan karena persoalan budaya politik itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Rusadi Kartaprawira dalam bukunya Sistem Politik di Indonesia menyatakan adanya beberapa ciri dari budaya politik Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. Sifat ikatan primordial masih kuat yang dikenali melalui indikator yang berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan. Budaya politik Indonesia bersifat parokial subjek di satu pihak dan partisipasi di lain pihak. Ada subbudaya yang banyak dan beraneka ragam. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki budaya sendiri-sendiri. Kecenderungan budaya politik Indonesia masih mengukuhi sifat paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikator, misalnya adalah perilaku menyenangkan atasan. Affan Gaffar 1999 dalam bukunya Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi mengatakan bahwa budaya politik Indonesia memiliki tiga ciri dominan yaitu sebagai berikut. 1. Hierarki yang tegas Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat kebanyakan. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. Mereka cenderung merendahkan rakyatnya. Karena penguasa sangat baik, pemurah, dan pelindung, sudah seharusnya rakyat patuh, tunduk, setia, dan taat kepada penguasa negara. Bentuk negatif lainnya dapat dilihat dalam soal kebijakan publik. Penguasa membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan publik, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik. Rakyat tidak diajak berdialog dan kurang didengar aspirasinya. 2. Kecenderungan patronage Kecenderungan patronage, adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun pola hubungan patron-client. Pola hubungan ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi. Kemudian, client memiliki sumber daya berupa dukungan, tenaga, dan kesetiaan. Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme hubungan bapak-anak, ”bapak” patron dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional ”anak” client. Sebaliknya, para anak buah dijadikan tulang punggung bapak. 3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik Dikatakan neo-patrimonalistik karena negara memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial. Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Adapun menurut Affan Gaffar, negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar. Selanjutnya, manakah sesungguhnya budaya politik Indonesia? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen atas dasar suku, daerah, dan agama maka di Indonesia terdapat banyak subbudaya politik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika sehingga semua bentuk subbudaya yang ada di Indonesia adalah budaya politik nasional. Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik mengutamakan segi psikologis dari suatu sistem politik. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Budaya Politik Pancasila akan mengarahkan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi seperti politik dan pandangan hidup pada umumnya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun sistem politik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 2 adalah sistem politik demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Budaya politik yang sesuai, selaras, dan sebangun dengan sistem.
Dengandemikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. 1.2. Tujuan. 1. Agar dapat mengetahui budaya politik di Indonesia. 2. Agar dapat menambah wawasan tentang sosialisasi pengembagan budaya politik.
0% found this document useful 0 votes64 views1 pageOriginal TitleBUDAYA POLITIK PAROKIALCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes64 views1 pageBudaya Politik ParokialOriginal TitleBUDAYA POLITIK PAROKIALJump to Page You are on page 1of 1Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial!
ContohBudaya Politik Partisipan. Budaya politik partisipatif adalah sebuah budaya politik yang ada di masyarakat dimana masyarakat telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan menyadari perannya dalam dunia politik. Bagian dari politik itu sendiri antara lain, keseluruhan sistem,struktur, administrasi, dan segala
Pada hakikatnya tipe budaya politik parokial, kaula dan partisipan dapat dilihat sebagai evolusi alami dalam pertumbuhan pendekatan perilaku dalam analisis sistem perpolitikan yang ada di suatu negara. Hal ini dikarenakan menjadi upaya untuk menerapkan masalah agregat atau analisis sistemik jenis wawasan dan pengetahuan yang dikembangkan. Pada awalnya dengan mempelajari perilaku politik individu dan kelompok kecil. Lebih khusus, konsep budaya politik dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan sosial yang tumbuh dalam pendekatan perilaku antara tingkat analisis mikro, berdasarkan interpretasi psikologis dari perilaku politik individu, dan tingkat analisis makro, berdasarkan variabel umum untuk memahami arti sosiologi politik. Budaya PolitikTipe Budaya PolitikBudaya Politik ParokialBudaya Politik Kaula/SubjekBudaya Politik PartisipanSebarkan iniPosting terkait Dalam ilmu politik definisi budaya politik dapat diartikan sebagai seperangkat pandangan bersama dan penilaian normatif yang dipegang oleh masyarakat mengenai sistem politiknya. Gagasan budaya politik tidak mengacu pada sikap terhadap aktor tertentu, seperti presiden atau perdana menteri, tetapi lebih menunjukkan bagaimana orang memandang sistem politik secara keseluruhan dan keyakinan mereka pada legitimasi yang diterapkan. Tujuan atas legitimasi tersebut tak lain ialah untuk memberikan keteraturan sosial di masyarakat sehingga masyarakat akan mengikuti perkembangan negara secara aktif, terutama persoalan pembangunan yang dijalankan. Tipe Budaya Politik Terdapat bermacam-macam tipe budaya politik yang berkembang di dalam suatu negara. Termasuk juga Indonesia yang notebene masuk dalam karakteristik negara berkembang. Jenis budaya politik tersebut, antara lain adalah sebagai berikut; Budaya Politik Parokial Pengertian budaya politik parokial yaitu suatu budaya dimana tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih sangat rendah. Tipe yang satu ini sering ditemukan pada masyarakat tradisional yang sifatnya masih sangat sederhana. Bahkan dalam Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew berpendapat bahwa budaya politik parokial terjadi karena masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari tentang adanya pemerintahan dan sistem politik yang dijalnakan. Kaidah ini memberikan arti bahwa pada budaya politik parokial masyarakat hanya bisa menerima kebijakan tanpa bisa ikut andil dalam pembangunan yang dijalankan. Adapun ciri-ciri budaya politik parokial yaitu sebagai berikut Ruang lingkupnya kecil dan sempit. Masyarakatnya apatis. Pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah. Masyarakat cenderung tidak perduli dan menarik diri dari wilayah politik. Masyarakatnya sangat jarang berhadapan dengan sistem politik. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pusat kewenangan dan kekuasaan di suatu negara. Contoh dalam budaya politik parokial ini untuk di Indonesia msialnya saja yang ada di Suku Baduy Provinsi Banten yang dulu menjadi wilayah Jawa Berat. Pada masyarakat Baduy politik parokial masih berlaku, dimana masyarakat bersifat apatis dengan pemilihan presiden ataupun pembilan lembaga legitatif yang dilakukan. Budaya Politik Kaula/Subjek Budaya politik kaula/subjek yaitu suatu pembentukan unsur budaya dimana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial. Meskipun dalam budaya politik ini masyarakat masih relatif pasif, tapi mereka sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta mematuhi undang-undang dan para aparat pemerintahan. Adapun ciri-ciri plitik Kaula/Subjek yaitu sebagai berikut Adanya kesadaran penuh masyarakatnya terhadap otoritas pemerintahan. Masyarakatnya masih bersikap pasif terhadap politik. Beberapa warga memberikan masukan dan permintaan terhadap pemerintah, namun telah mau menerima aturan dari pemerintah. Masyarakatnya mau menerima keputusan yang tidak dapat dikoreksi ataupun ditentang. Masyarakatnya telah menyadari dan memperhatikan sistem politik umum dan khusus pada objek output, tapi kesadaran pada input dan sebagai aktor politik masih cukup rendah. Contoh yang masuk dalam tipe budaya politik kaula atau subjek ini misalnya saja untuk di negara Kore Utara yang noteben menganut sistem pemerintahan komunis. Dalam menjalakan pemerintahannya ia memberikan kesadaran penuh tentang pentinya pembangunan kepada masyarakat akan tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi kebijakan subjek yang dilakukan pemerintahan. Jikalau di Indonesia penerapan dalam kasus budaya politik kaula atau subjek ini berlaku ketika mas demokrasi terpimpin ataupun pada massa orde baru. Era ini masyarakat sadar tentang pentingnya politik akan tetapi sepenuhnya dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusatnya. Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan yaitu suatu budaya dimana masyarakatnya telah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur proses politik, dan administratif. Adapun ciri-ciri politik yaitu sebagai berikut Adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggungjawab terhadap kehidupan berpolitik. Masyarakat tidak langsung menerima keadaan, tapi memberikan penilaian secara sadar pada objek-objek politik. Kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan dalam politik. Contoh penerapan dalam budaya politik partisipan ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika dalam perpolitikan di Indonesia pada saat ini, masyarakat bisa urug rembung melakukan kotribusi atau masukan kepada pemerintah. Bahkan pada saat ini juga masyarakat dapat memilih pemimpinnya dengan selektif yang dianggap mampu mewakili apa yang menjadi kehendak atau keinginannya. Untuk keseharian, yang masuk dalam budaya politik partisipan ini, antara lain; Pemilihan Ketua Osis di Sekolah Pemilihan Presiden BEM di Kampus Pemilihan Ketua RT di masyarakat Proses pemilihan Ketua RW di masyarakat Nah, itulah tadi artikel yang memberikan penjelasan terkait dengan tipe budaya politik parokial, kaula/subjek, partisipan, disertai dengan ciri dan contohnya di masyarakat secara umum. Semoga adanya tulisan ini memberikan wawasan serta memberikan edukasi mendalam bagi segenap pembaca sekalian.
12 Meningkatnya konflik etnik dan agama di sejumlah negara dan wilayah tertentu. 13. Bertumbuhnya merek global di bidang otomotif, makanan, pakaian, elektronik, dan lain - lain. Dalam situasi global yang serba cepat, perusahaan harus memantau enam kekuatan utama : demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik - hukum, dan sosial budaya.
Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran mixed political culture yang umum terjadi pada suatu masyarakat. Budaya politik dimana tingkat partisipasi politiknya rendah, merupakan jenis budaya politik parokial. Berikut jenis-jenis budaya politik. Budaya politik adalah keseluruhan pandangan-pandangan politik, seperti norma, pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik parokial biasanya terdapat di masyarakat yang masih menjunjung tinggi sistem tradisional. Tahukah kamu apa itu budaya parokial? Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi.
1 Budaya politik Indonesia di satu pihak masih bersifat parokial-kaula, dan budaya politik partisipan di lain pihak.Di satu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam memakai hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, hal ini mungkin disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar, dampak penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan primordialisme.Sedangkan di sisi lain, para elit politik
Tipe-tipe budaya politik di Indonesia merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata budaya merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah. Kata buddhayah mempunyai makna yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan akal budi manusia. Budaya merupakan sesuatu yang sangat kompleks di dalam kehidupan manusia yang meliputi aturan, adat istiadat, kesenian, bahasa, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat. Budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia perlu dilestarikan agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan identitasnya sebagai Cara Melestarikan Budaya di negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia juga mengenal budaya di dalam dunia perpolitikannya. Bentuk budaya politik yang ada di Indonesia merupakan bagian kecil dari sistem politik di berbagai negara. Budaya politik sendiri diartikan sebagai pola yang muncul dalam berbagai aspek dari suatu perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara. Pola perilaku yang muncul sebagai perwujudan budaya politik dapat dijabarkan dalam aspek yaituKehidupan berbangsa dan bernegaraPelaksanaan adminstrasi dalam negaraSistem pemerintahanNorma atau hukum yang berlakuSemua aspek yang digunakan sebagai tempat untuk mewujudkan budaya politik dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Semua elemen masyarakat yang menjalankan kebudayaan politik di berbagai aspek yang sudah disebutkan wajib melaksanakannya dengan baik demi terwujudnya masyarakat politik yang diharapkan. Dalam sejarah Indonesia, Indonesia telah mengenal dan melaksanakan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dimana budaya politik yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat sangat beragam. Artikel ini menjabarkan beberapa tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat dari era pemerintahan orde lama sampai dengan era Indonesia sekarang ini. Berikut budaya-budaya politik yang diartikan dan dijabarkan dalam para ahli1. Budaya Politik ParokialBudaya politik parokial biasa juga disebut dengan tipe-tipe Budaya politik di Indonesia yang apatis. Budaya politik ini disebut dengan budaya politik yang apatis karena minat dan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik sangat rendah bahkan tidak peduli dengan adanya kegiatan politik yang ada di sekitarnya. Walaupun negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi liberal yang membebaskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik, budaya politik parokial masih banyak ditemukan di masyarakat politik parokial yang ditemuka di masyarakat Indonesia merupakan kebudayaan yang terpelihara karena adanya kurangnya informasi dan rasa sakit hari kepada sistem perpolitikan di Indonesia. Kurangnya informasi menjadi salah satu penyebab munculnya budaya politik parokial yang meliputi beberapa faktor, diantaranyaMinimnya keberadaan media informasiTempat tinggal penduduk yang jauh dari peradabanKeengganan penduduk untuk mencari informasiFaktor-faktor tersebut sampai sekarang masih menjadi penghalang informasi sehingga budaya politik parokial masih ditemukan. Rasa sakit hati juga menjadi salah satu faktor adanya budaya politik parokial ini. Sakit hati yang ditimbulkan cenderung pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang meleset dari harapan masyarakat sehingga menyebabkan penyebab konflik sosial di kehidupan bermasyarakat. Jika dibiarkan terus berkembang dan makin banyak masyarakat yang menganut budaya ini, maka kehidupan politik di suatu negara akan menjadi kacau karena masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal seperti inilah yang dapat mengganggu pemerintah yang berdaulat Budaya Politik KaulaBudaya politik kaula hampir sama dengan budaya politik parokial yang sudah dijelaskan. Perbedaanya, dalam masyarakat yang menganut budaya politik kalula, partisipasi dalam melakukan kegiatan politik masih nampak walaupun tidak banyak. Sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, budaya politik kaula masih ditemui di kalangan masyarakat. Budaya politik kaula menekankan kepada tokoh yang muncul dalam proses politik yang sedang berlangsung. Tokoh ini dapat disebut sebagai idola dalam kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang menganut budaya politik kaula ini lebih mengedepankan siapa yang menjadi tokoh utama dalam sistem politik karena budaya politik ini mempunyai subjektivitas yang sistem pemerintahan orde baru, budaya politik kaula sudah mulai nampak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang berlangsung pada saat itu, Masyarakat bebas menentukan pilihannya sesuai dengan subjektivitas masing-masing. Budaya politik kaula ini mempunyai efek yang cukup buruk jika subjek yang menjadi tokoh idola dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan keinginan masyarakat. Ketidakmampuan ini dapat menimbulkan dampak ketimpangan sosial yang mengakibatkan dampak tertentu bagi masyarakat. Hal yang paling mungkin muncul akibat ketidakmampuan tokoh dalam mewujudkan keinginan masyarakat adalah beralihnya budaya politik kaula ke dalam budaya politik parokial yang pasif terhadap kehidupan dan proses politik yang sedang berlangsung di Budaya Politik PartisipanBudaya politik partisipan adalah budaya politik yang paling diharapkan dalam kehidupan politik yang berlangsung di Indonesia. Budaya politik ini merupakan salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada sila keempat. Masyarakat yang menganut budaya politik partisipan mempunyai keinginan yang tinggi dalam mengikuti perkembangan dalam kehidupan berpolitik sebagai partisipan secara langsung maupun tidak langsung. Angka partispasi yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut budaya politik ini sangat tinggi bahkan tidak memandang usia yang dimiliki oleh masyarakat partisipasi yang tinggi dalam kehidupan berpolitik dipandang sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang menganut asas-asas pokok demokrasi di Indonesia. Dalam tipe-tipe dudaya politik di Indonesia ini, masyarakat secara aktif memberikan aspirasinya dalam dalam kegiatan politik, misalnya menjadi bagian dari sistem pemilu di Indonesia. Masyarakat yang menerapkan budaya politik partisipan dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan berbagai kegiatan politik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perlu diketahui, keberadan budaya politik partisipan dalam masyarakat terdapat beberapa macam, diantaranyaBudaya politik partisipan yang timbul karena adanya politik partisipan yang timbul karena adanya reward/ politik partisipan yang timbul karena kelompok budaya politik yang diutarakan merupakan bagian dari budaya politik partisipan. Ketiga kelompok tersebut masuk dalam bagian budaya politik partipisan karena indikator dalam budaya politik partisipan hanya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya tanpa mempertimbangkan faktor-faktot yang melatarbelakangi munculnya budaya tersebut. Namun setidaknya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam budaya politik partisipan diperlukan guna mewujudkan proses kegiatan politik yang hidup. Budaya politik partisipan yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat berubah menjadi budaya politik parokial jika dalam proses kehidupan berpolitik, tuntutan masyarakat tidak terpenuhi dalam kurun waktu penjelasan tentang budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Melalui kebudayaan politik inilah kita dapat menentukan langkah kita dalam mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Budaya politik dapat diajarkan dalam jenjang pendidikan formal agar kesadaran berpolitik masyarakat dalam tumbuh dan berkembang dari dalam diri melalui pendidikan yang ditempuh. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.[accordion] [toggle title=”Artikel Terkait” state=”closed”]Ciri-ciri Sistem PolitikJenis-Jenis PemiluHakikat IdeologiBentuk- Bentuk NegaraMacam-macam Ideologi di DuniaFungsi Perwakilan DiplomatikJenis jenis pelanggaran HAMJenis jenis KoperasiStruktur Organisasi Pemerintahan KecamatanPenyebab Terciptanya Masyarakat Majemuk dan Multikultural[/toggle] [toggle title=”Artikel Lainnya”]Kekuatan Militer IndonesiaKekuatan Militer RusiaManfaat OrganisasiPengertian Apatride, Bipatride dan MultipatrideSistem Politik KomunisStruktur Organisasi Pemerintahan DesaFungsi Partai PolitikPengertian DemokrasiSidang Kedua BPUPKI[/toggle] [/accordion]
Namun seiring dengan perubahan politik, budaya politik juga kerap mengalami perubahan, Ini terjadi terutama pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, seperti di daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang relatif sudah lebih maju dengan mobilitas tinggi. Namun, di beberapa wilayah terpencil dengan suku yang mendiaminya, budaya politik masih
Apa itu budaya politik parokial? Budaya politik parokial memiliki banyak arti dan penjelasan. Berikut ini adalah beberapa definisi budaya politik parokial menurut para ahli Mochtar Masoed & Colin Mc. Andrew – Budaya politik parokial merupakan budaya yang terjadi karena masyarakat tidak menyadari peran pemerintah pusat dan juga sistem politik demokrasi yang Almond – Budaya politik parokial merupakan budaya dalam masyarakat yang memilki tingkat partisipasi dalam pemerintahan yang rendah, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan Yang Menganut Politik ParokialDari 2 pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut politik parokial merupakan negara yang menganut budaya dengan tingkat partisipasi dalam pemerintah yang rendah karena tidak menyadari adanya peran serta hak pemerintah pusat. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya wawasan serta informasi yang diperoleh. Pada negara yang menganut politik parokial, sebagian masyarakatnya tidak memiliki ketertarikan dalam bidang politik ataupun sistem politik yang dijalankan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hampir tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik. Selain karena faktor pendidikan, faktor ketidak tertarikan menjadi penyebabnya. Apabila dihadapkan pada instutusi politik, masyarkaatnya tidak memiliki keberdayaan politik dan kompetensi politik yang kompetensi dan keberdayaan politik nantinya akan menyebabkan sulitnya pembangunan demokrasi pada negara dengan budaya politik parokial. Demokrasi pada negara tersebut hanya dapat dibangun apabila terdapat rasa kewarganegaraan baru serta keinginan untuk berpartisipasi dalam politik. Adapun contoh budaya politik parokial di Indonesia adalah masyarakat suku badui, provinsi Banten. Masyarakat suku badui memilih untuk menutup diri terhadap kemajuan yang telah ada, mereka juga memilih untuk tidak ikut serta dalam tujuan pembangunan politik yang diberlakukan pada suku badui adalah sistem politik identitas keturunan, mereka tidak ingin dikenal oleh khalayak ataupun mengenalkan diri kepada orang lain. Contoh lainnya terjadi di wilayah Papua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan disana sangatlah rendah, segala sistem kehidupan masih sederhana, sangat jauh dari kehidupan ibu kota Jakarta. Kurangnya pendidikan yang mereka miliki membuat terjadinya kerugian bagi pihak masyarakat ataupun pemerintahan. Mengapa demikian? Karena ketika pemilihan umum dilaksanakan, mereka hanya diwakilkan oleh Kepala Sukunya Masyarakat dan Tempat TinggalUmumnya, masyarakat yang tinggal dalam suatu negara tentunya memiliki peran yang aktif dalam negaranya sendiri demi mencapai tujuan kebijakan publik. Namun, pada masyarakat dengan politik parokial tidak demikian. Masyarakat parokial cenderung memiliki sifat apatis. Mereka juga memiliki sifat pasif apabila diminta untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Sebagian besar dari mereka mengganggap bahwa dunia politik adalah sesuatu yang tabu, sehingga mereka lebih menutup masyarakat parokial tinggal di daerah terpencil atau di desa yang sangat jauh dari keramaian. Kondisi ini yang menyebabkan mereka tidak mengetahui perkembangan dari contoh kebijakan publik di masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Dari segi fasilitas pendidikan pun dirasa masih sangat kurang. Bangunan sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal mereka masih sedikit dan hanya setingkat SD-SMP saja. Untuk jenjang pendidikan tingkat SMA jarang sekali ditemukan, bahkan untuk jenjang Kuliah hampir tidak Kehidupan Politik IdentitasPada negara yang menganut politik parokial, masyarakatnya menjalankan politik identitas. Apa itu politik Identitas?, Merupakan sebuah kebijakan dengan karakteristik identitas nasional yang ditentukan oleh kriteria-kriteria tertentu, contohnya disini adalah keturunan, jenis kelamin, suku dan lain sebagainya. Politik identitas ini digunakan sebagai tingkatan atau rasa saling menghormati mereka dalam lingkup tempat tinggalnya. Contohnya disini individu A merupakan keturunan leluhur D yang merupakan tokoh terkemuka di masa lalu. Anak dan cucu dari leluhur D inilah yang kemudian dihormati dan disegani oleh kehidupan yang diterapkan oleh masyarakat parokial adalah sistem tradisional yang pola pikirnya belum dipengaruhi oleh bermacam-macam dampak globalisasi. Kehidupan yang mereka jalani juga masih sederhana, belum dicampuri oleh kemajuan teknologi dan komunikasi. Disisi lain, kehidupan mereka masih tradisional dengan masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pendahulunya. Adapun contohnya adalah mereka membajak sawah masih menggunakan kerbau, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekebun dan peternak. Kehidupan yang mereka jalani juga sangat tradisional. Masih menggunakan alat-alat sederhana untuk aktivitas sehari-hari. Disisi lain, cara pengobatan yang mereka gunakan ketika ada salah seorang anggota keluarga yang sakit juga masih tradisional dengan menggunakan bahan tanaman yang tumbuh disekitar rumah mereka. Contohnya disini adalah mereka masih menggunakan jahe untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti Negara Politik ParokialNorma dalam masyarakat adalah sebuah pedoman yang diatur agar masyarakat mematuhinya sebagai pedoman untuk bertingkah laku yang baik. Pada negara yang menganut politik parokial, norma-norma yang dijalankan sudah terstruktur sedemikian rupa dan biasanya memiliki sifat partisipan. Mengapa demikian?, Hal ini bertujuan agar tetap terjadi keselarasan antara mereka dengan budaya partisipan yang seharusnya mereka kondisi ini terkadang menimbulkan suatu ketimpangan antara struktur norma dengan sifat partisipan dengan budaya alami yang bersifat parokial. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Segala bentuk aktivitas akan terus berjalan dengan konsisten adalah bagian dari kebudayaan. Segala bentuk kebudayaan dalam masyarakat juga memiliki kaitannya dengan politik. Namun, hal tersebut kembali pada kebudayaan yang mereka anut. Apakah peduli atau penjelasan tentang negara yang menganut politik parokial terlengkap yang dapat kamu ketahui. Semoga bermanfaat !
. 128 230 413 46 474 470 354 497
di indonesia budaya politik parokial tumbuh di wilayah
